BANDUNG, polban.ac.id – Politeknik Negeri Bandung (Polban) telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog dua arah antara penyelenggara dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan penerapan kebijakan dampak kebijakan evaluasi pelaksanaan kebijakan atau permasalahan terkait pelayanan publik.
Penyelenggaraan FKP di Polban dilakukan pada Rabu 22 Mei 2024 di Auditorium Lantai 3 Gedung Direktorat. Peserta FKP terdiri dari perwakilan penyelenggara layanan pengguna layanan (mahasiswa alumni orang tua/wali) pemerintah desa perwakilan institusi lain dunia usaha dan media massa. Acara dibuka oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Yusmiati Kusuma, S.S.T., M.T., M.Sc.
Dalam FKP tersebut diidentifikasi beberapa masalah terkait pelayanan publik di Polban seperti perlunya perhatian pada sarana dan prasarana untuk pelayanan lingkungan ketersediaan layanan informasi bagi alumni optimalisasi saran dan aduan serta penyegaran program service excellent untuk front office. Selain itu juga dibahas mengenai bidang pelayanan seperti layanan keuangan dan akademik yang perlu diperbarui di aplikasi SIPPN.
Berdasarkan analisis FKP merupakan sarana penting untuk mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan pendidikan di Polban. Hasil dan rekomendasi dari FKP meliputi peningkatan kualitas prosedur layanan melalui akses media digital perbaikan kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara layanan optimalisasi sosialisasi prosedur dan waktu pelayanan koordinasi dengan pihak terkait perubahan jangka waktu penyelesaian layanan kepastian tarif/biaya layanan jaminan layanan dan privasi data pada layanan pengaduan serta kepastian reviu internal standar pelayanan dan tindak lanjut FKP.
”Polban berkomitmen untuk menindaklanjuti Berita Acara hasil FKP meningkatkan standar pelayanan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan membantu reviu pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dan bekerja sama dengan masyarakat agar FKP dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan,” ujar Yusmiati sebelum menutup acara. (dhit)
